Bencana banjir bandang dan erosi tanah yang frekuensinya makin meningkat di wilayah Sumatra merupakan dampak langsung dari rusaknya bentang alam di daerah hulu. Dalam merespons kondisi kritis tersebut, lembaga advokasi lingkungan seperti WALHI Sukabumi turut menyoroti lemahnya pengawasan terhadap industri ekstraktif yang beroperasi di sekitar kawasan tangkapan air. Pembukaan lahan secara tak terkendali untuk perkebunan sawit dan pertambangan di kawasan Aceh Timur telah merusak daya serap tanah secara drastis. Akibatnya, alur sungai tidak lagi mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi, sehingga luapan air langsung menerjang kawasan pemukiman warga. Oleh sebab itu, permasalahan mengenai kerusakan DAS operasi perusahaan harus segera mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Faktor utama pemicu hancurnya ekosistem sungai di wilayah tersebut adalah maraknya alih fungsi hutan lindung menjadi area konsesi monokultur. Penebangan vegetasi alami di sepanjang tutupan bentang DAS menyebabkan terjadinya sedimentasi berat pada dasar sungai. Jika dibandingkan dengan kawasan yang vegetasi alaminya masih terjaga, wilayah yang hutan hulunya gundul selalu mengalami bencana banjir luapan setiap tahunnya. Bencana ini tidak hanya merusak ribuan hektar lahan pertanian warga, tetapi juga memutus akses ekonomi harian masyarakat lokal. Demi menjaga kelestarian sungai Aceh Timur, tindakan penertiban atas izin-izin usaha di area resapan air menjadi hal yang sangat mendesak.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu dengan mengutamakan prinsip kelestarian lingkungan dan daya dukung lahan. Aturan ini melarang keras adanya aktivitas budidaya yang merusak vegetasi di kawasan lindung DAS serta garis sempadan sungai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi penutupan usaha serta kewajiban membiayai rehabilitasi sungai. Regulasi ini memberikan acuan hukum yang jelas bahwa fenomena kerusakan DAS operasi perusahaan merupakan bentuk pelanggaran hukum lingkungan yang harus ditindak tegas.

Desakan agar pemerintah mengevaluasi izin operasional korporasi penumpang di area sensitif DAS mendapat dukungan kuat dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Banyak pengamat lingkungan menyetujui bahwa pembiaran atas perusakan hulu sungai akan meningkatkan beban biaya pemulihan bencana yang ditanggung oleh anggaran negara, seperti diulas oleh WALHI Tasikmalaya. Tanggapan publik ini menjadi bukti bahwa masyarakat semakin sadar akan hubungan langsung antara alih fungsi hutan hulu dengan bencana banjir harian yang mereka alami. Dukungan ini memperkuat tuntutan agar penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa tebang pilih.

Di tingkat lokal, langkah konkrit dilakukan melalui pendorongan penetapan kawasan lindung desa di sepanjang sempadan sungai oleh pemerintah daerah. Beberapa komunitas warga mulai secara mandiri melakukan penanaman pohon pelindung serta memantau kualitas air sungai dari pencemaran limbah industri. Dampak dari penguatan pengawasan lokal ini berhasil menahan laju erosi dan mengembalikan sebagian fungsi resapan air di beberapa titik. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa upaya menjaga kelestarian sungai Aceh Timur memerlukan penegakan hukum yang tegas di hulu serta partisipasi warga di hilir.

Secara keseluruhan, penyelesaian atas kerusakan DAS operasi perusahaan wajib dilakukan melalui pemulihan ekologis total serta penyetopan izin baru di kawasan resapan air. Pemerintah tidak boleh mengorbankan keselamatan jiwa ribuan warga demi keuntungan investasi jangka pendek. Informasi serta publikasi advokasi lingkungan hidup terpercaya dapat dipantau melalui portal resmi WALHI Surakarta. Tindakan nyata dalam menyelamatkan Daerah Aliran Sungai adalah investasi terpenting bagi keberlanjutan hidup generasi mendatang.